KANDIDATNEWS.COM – Koalisi baru antara Golkar dan Demokrat yang dimaksudkan oleh Demokrat tak mungkin terwujud. Meski dalam politik dikenal tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Sinergi Data Indonesia, Barkah Pattimahu, Selasa (12/7) siang, di Jakarta.
“Mengapa koalisi antara Demokrat dan Golkar tak bisa terwujud? Koalisi ini secara explicit diketahui dihuni oleh partai2 yang memiliki afiliasi dengan pemerintah, dimana pemimpin partai duduk dalam kabinet. Meski tidak disebutkan sebagai koalisi partai pemerintah tetapi sangat mudah membaca demikian,” ujar Barkah.
Dia sangat yakin, Airlangga Hartarto seorang teknokrat dan politisi yang handal, tak mungkin melakukan spekulasi politik yang berbahaya.
Dengan mengusung semangat persatuan dalam koalisi dengan PPP dan PAN akan menjadi sesuatu yang berbahaya jika berpikir untuk bangun koalisi dengan Demokrat. Itu tidak mungkin, yang masih mungkin adalah KIB membuka pintu bagi pertai2 lain termasuk Demokrat, imbuhnya.
“Manuver partai Demokrat untuk mendekati Golkar bisa menimbulkan spekulasi baru bahwa Demokrat mengalami kebuntuan komunikasi dengan Nasdem dan PKS.”
Sebelumnya, Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengajak Partai Golkar bekerja sama untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Syahrial menyebut, kerja sama antara Golkar dan Demokrat bisa menjadi solusi terciptanya stabilitas politik.
“Kerja sama Demokrat dengan Golkar cukup bagi kedua partai sebagai jangkar untuk mengantarkan kandidat presiden dan wakil presiden,” ujar Syahrial dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (5/7).
“Namun, lebih dari itu, kerjasama Demokrat-Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk,” imbuh dia.
Syahrial menyebutkan, komunikasi politik antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terus berjalan. Ia pun menyinggung sejarah kerja sama antara dua partai yang pernah sama-sama tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Tidak ada polarisasi politik identitas yang mengakar. Penegakan hukum mengedepankan profesionalisme. Demokrasi berjalan baik, namun kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap tumbuh dan terjaga,” kata Syahrial.