LSI: Program Makan Bergizi Gratis Pesonanya Berkurang

KANDIDATNEWS.COM – Meskipun meraih skor positif tertinggi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Prabowo-Gibran, kini pesonanya berkurang. Demikian hasil survei terkini Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dilansir Jumat (24/1) siang, di Jakarta.

“Dari 9 program positif, Makan Bergizi Gratis meraih skor tertinggi, yakni 8,4. Program ini menempati peringkat pertama karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa.

“Namun di balik potensi besar tersebut, Program Makan Bergizi Gratis pesonanya berkurang, karena menghadapi tantangan yang tidak kecil. Pertama, distribusi yang tidak merata di daerah terpencil. Kedua, biaya besar yang diperlukan memunculkan kekhawatiran tentang sumber pendanaan yang stabil. Dan ketiga, kritik dapi pihak oposisi dan nasari negatif di media sosial menjadi tantangan tambahan, seperti isu keracunan wilayah. Meskipun insiden kecil, berpotensi memperburuk persepsi terhadap program ini,” jelasnya.

Menanggapi soal pelibatan kantin sekolah untuk Progam MBG, menyusul banyaknya keluhan kantin-kantin di sekolah yang mengaku mengalami dagangannya kurang laku dengan adanya Program MBG, LSI ‘melihat’, belum semua sekolah Indonesia memiliki kantin di sekolah. “Tak seperti di Jakarta, tak semua sekolah di Indonesia memiliki kantin.”

Program Makan Bergizi Gratis terpilih menjadi Top 3 Program Prabowo-Gibran meraih skor paling tinggi. Program lainnya yang masuk Top 3 adalah Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dan Swasembada Pangan. Sementara wacana Pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi Top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk.

“Efek Program MBG juga terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal. Ini juga simbol Pemerintahan berorientasi pada kebutuhan dasar manusia.”

Kedua, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dengan skor 8,0. Program ini memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas belajar.

Ketiga, Swasembada Pangan dengan skor 7,8. Fokus pada pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan dukungan terhadap petani lokal menjadikan program ini sangat strategis. Program ini adalah penghormatan bagi petani yang telah lama menjadi tulang punggung bangsa.

Keempat, Peningkatan Kesejahteraan Guru dengan skor 7,8. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru, Pemerintah memperkuat motivasi dan kualitas pendidikan, menunjukkan komitmen serius pada sektor pendidikan.

Kelima, Kenaikan Upah Minimum Nasional dengan skor 7,8. Peningkatan daya beli masyarakat dan stabilitas sosial menjadikan program ini relevan secara ekonomi dan sosial. Ini mendongkrak daya beli, roda perekonomian berputar lebih cepat, menciptakan efek domino positif pada sektor perdagangan dan jasa.

Keenam, Keanggotaan Indonesia dalam BRICS denhan skor 7,8. Program ini memperkuat posisi diplomasi ekonomi Indonesia, membuka peluang investasi global, dan mendukung agenda reformasi sistem keuangan internasional.

Ketujuh, Program Transisi Energi Hijau dengan skor 7,7. Meskipun dampaknya belum terlihat langsung, program ini mendukung keberlanjutan global, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi emisi karbon.

Kedelapan, Pemberantasan Judi Online dengan skor 7,3. Judi online adalah salah satu ancaman sosial yang merusak fondasi moral masyarakat. Dengan memberantasnya, Pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak finansial negatif, tetapi juga menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Kesembilan, Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik dengan skor 7,2. Program ini memberikan manfaat langsung dengan meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

Sementara itu, ada 3 wacana dan program negatif Prabowo-Gibran. Pertama, usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dengan skor minus 7,9. Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik.

Kedua, Pembentukan Kabinet Jumbo dengan skor minus 6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata.

“Ini juga menimbulkan persepsi bahwa pengangkatan dilakukan lebih untuk membayar dukungan politik daripada memenuhi kebutuhan pemerintahan,” kata Ardian.

Ketiga, Penghapusan Piutang Macet UMKM dengan skor minus 5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh.

“Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini dianggap tidak adil bagi pelaku usaha yang selama ini memenuhi kewajiban mereka meskipun menghadapi kesulitan,” ujarnya.

Survei ini menggunakan dua metodologi, yakni pertama untuk menentukan ranking menggunakan aplikasi LSI Weight Scoring Model yang menentukan kriteria penilaian dan bobot untuk memilih ranking. Kedua adalah aplikasi LSI Internet untuk membaca frekuensi dan sentimen percakapan di internet.

Metodologi kualitatif ini menggunakan lima faktor dalam menangkap reaksi masyarakat, dengan memberikan skor 1 sampai 9. Faktor itu di antaranya dampak strategis (30%), dampak langsung (25%), keberlanjutan dan efisiensi (20%), sentimen publik (15%), serta dukungan politik dan internasional (10%).