Komnas HAM Minta Kejari Jakbar Bebaskan Ketua Umum FKMTI Beserta Istrinya

oleh -110 views

KANDIDATNEWS.COM – Komnas HAM akan mendesak pihak Kejari Jakarta Barat untuk segera membebaskan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia SK Budiardjo beserta istrinya. Nurlaela dari penahanan, karena saat ini tengah berlangsung proses pra peradilan. Apalagi dalam waktu dekat Nurlaela, istrinya akan menjalani operasi.

Hal demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan saat menerima anggota FKMTI, Kamis (12/1) siang, di kantor Komnas HAM, Jakarta.

“Komnas akan membuat surat rekomendasi keoada pihak terkait sebagai upaya untuk membebaskan Pak Budi dan istrinya, Nuelaela dari tahanan serta memproses pengaduan soal kasus tanahnya, dan meminta pihak terkait melakuksn proses mediasi,” tegas Hari Kurniawan.

Para korban ditemui dua komisioner Komnas HAM, yakni Hari Kurniawan dan Saurlin Siagian. Hari Kurniawan mengungkapkan kasus pertanahan paling banyak diadukan warga. Ada sekitar 700 pengaduan masalah tanah. Sedangkan Para korban yang tergabung dalam FKMTI mengungkapkan mereka telah melaporkan kasus perampasan tanah mereka sejak tahun 2018. mereka siap adu data alas hak kepemilikan awal tanah.

Sebelumnya di hari yang sama, Ketua Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), Eros Djarot bersama sejumlah aktivis dan para korban mafia tanah mendatangai Rutan Salemba untuk menjenguk SK Budiardjo.

Eros meminta Presiden Jokowi, Menkopolhukam, Menteri ATR/BPN dan Kapolri mendengar aspirasi korban mafia tanah untuk mengadu data alas hak awal kepemilikan tanah. Dan bukan melakukan kriminalisasi terhadap korban bermodal fitnah.

Sedangkan Pengacara SK Budiardjo, Yahya Rasyid menjelaskan, penahanan ini adalah salah satu bukti kriminalisasi korban mafia tanah.

“Kalau kondisinya seperti ini, rakyat bisa tak percaya lagi pada penegak hukum,” tandasnya

Seperti diberitakan, SK Budiardjo ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Penahanan dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan P21 hasil pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. SK Budiardjo dilaporkan memalsukan dokumen atas tanah girik yang dibelinya dari warga seluas 1 ha di Cengkareng, Jakarta Barat pada 2007.

 

No More Posts Available.

No more pages to load.