KANDIDATNEWS.COM – Presiden Joko Widodo identik dengan gaya kepemimpinan blusukan. Gaya kepemimpinan blusukan ala Jokowi merupakan pendekatan baru yang berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh presiden Indonesia sebelumnya. Ia terus saja blusukan, turun ke bawah, mendengar langsung suara rakyat, mencari tahu permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan kemudian mencarikan jalan keluarnya.
Jokowi melakukan apa yang disebut dengan pendekatan, “Indonesia sentris”, yaitu daya upaya kreatif seorang pemimpin melihat Indonesia secara utuh. Jokowi berhasil melakukan lompatan, meninggalkan pendekatan Jakarta sentris/Jawa sentris yang selama ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, lantas kemudian menggunakan pendekatan “Indonesia sentris” yang dinilai membawa banyak perubahan. Bahwa selama ini pembangunan nasional hanya bertumpu di Jakarta dan pulau Jawa. Namun di tangan Jokowi pembangunan nasional itu dimulai dari pinggiran, di pelosok desa, pulau-pulau nun jauh di Timur Indonesia.
Sepanjang periode pertama kepresidenannya, Presiden Jokowi tercatat melakukan kunker ke Papua sebanyak 12 kali. Bahkan, Papua dan Papua Barat dipilih Jokowi sebagai daerah kunker pertama setelah resmi menjabat untuk periode kedua.
Setiap tahun dalam masa jabatannya, Jokowi minimal 2-3 kali terbang ke Papua. Jokowi adalah presiden Indonesia yang paling banyak mengunjungi Papua dan papua Barat. Pendekatan untuk membangun dan menyelesaikan masalah Papua yang kompleks, disebut dengan Pendekatan Jokowi selalu mengedepankan dialog dan kesejahteraan.
Pendekatan kesejahteraan (Prosperity approach) untuk Papua merupakan komitmen Presiden Jokowi, hal ini dapat dilihat dari keputusan pemerintah pusat untuk melanjutkan Dana Otsus Papua jilid 2. oleh Karena itu Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat harus menyambutnya dengan konsep yang terintegrasi dan komprehensif. Pemda Papua dan Papua Barat harus mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun terakhir, yang dinilai belum berhasil mewujudkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Hambatan tersebut perlu dievaluasi secara holistik untuk pelaksanaan otsus 20 tahun yang akan datang.
Fakta tersebut dibuktikan, jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS: 2021), Provinsi Papua dan Papua Barat masih memegang “juru kunci” sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Mengeluarkan Papua dari jeratan kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah harus kolaborasi melakukan harmonisasi dan sinergitas program pementasan kemiskinan. Sehingga 20 tahun yang akan datang, dana otsus Papua jilid 2 bisa dimaksimalkan untuk pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Dari Jokowi ke Airlangga
Airlangga Hartarto yang merupakan ketua umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia adalah sosok yang dinilai sebagai pemimpin yang humanis, kaya gagasan, berpengalaman, pekerja keras dan profesional. Dalam memimpin Airlangga tidak grusa grusu, dan gaduh. Namun dia pekerja keras mengendalikan berbagai konflik dan perpecahan internal Partai Golkar di awal kepemimpinannya.
Dengan kerja keras Airlangga berhasil mempertahankan Golkar berada di papan atas parpol pemenang pemilu 2019. Padahal sebelumnya, banyak kalangan memprediksi suara Golkar bakal anjlok drastis karena didera kasus hukum sejumlah elitnya, termasuk Setya Novanto cukup menggerus elektabilitas Partai. Tak ayal jika ada yang mengumpamakan Airlangga bagai angsa yang berenang di danau. Tenang. Tidak gaduh, tapi ia kerja keras.
Sosok Airlangga yang humanis sesungguhnya prototipe pemimpin yang sejalan dengan pendekatan penyelesaian konflik di Papua. karena yang dibutuhkan adalah pendekatan persuasif, humanis dan dialogis untuk mencapai solusi bersama.
Pendekatan keamanan yang sifatnya destruktif, seperti operasi militer tentu tidak kita harapkan. Karena justru menimbulkan “luka” baru bagi masyarakat Papua. Selain sukses memimpin partai besar, Airlangga juga sukses menjalankan amanah sebagai Menteri Perindustrian pada priode pertama Presiden Jokowi. Tak heran jika pada periode ke 2, Presiden Jokowi menempatkannya pada posisi strategis sebagai Koordinator Kementerian Bidang Perekonomian. Pertimbangan Jokowi jelas rasional. Latar belakang Airlangga sebagai professional yang sangat menguasai permasalahan dibidang ekonomi dan arah pembangunan nasional akan sangat membantu Jokowi dalam merumuskan kebijakan strategis.
Sosok yang profesional, kaya gagasan, menguasai masalah dan berpengalaman adalah modalitas kepemimpinan yang selalu dibutuhkan. Apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi di Papua, saya yakin bisa dilanjutkan oleh Airlangga Hartarto. Sebagai kader Golkar di Papua Barat, saya membaca modalitas kepemimpinan Airlangga Hartanto selalu dibutuhkan, terutama di Papua dan Papua
Barat.
Jaap Solossa dan Komitmen Golkar untuk Otsus Papua
Sejak reformasi 1999, Golkar termasuk Partai yang terlibat secara aktif mendesain perubahan besar di republik ini. Salah satunya ialah ikut mendorong dan merumuskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bagai gayung bersambut, Dr. Drs. Jacobus Perviddya Solossa, M.Si atau lebih dikenal dengan panggilan J.P. Solossa atau Jaap Solossa. Jaap Solossa adalah kader Golkar yang dikenal sebagai tokoh yang rajin menuntut diadakannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya alam namun masih sangat miskin pengembangan.
Sehubungan dengan itu, MPR-RI pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Irian Jaya, (kemudian diubah menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat). Langkah tersebut merupakan upaya untuk membangun kembali kepercayaan rakyat. Otonomi khusus Papua adalah kebijakan politik strategis untuk penyelesaian masalah yang terjadi selama ini di tanah Papua.
Jaap Solossa memulai karier politiknya dengan bergabung bersama Golkar. Ia menjadi anggota DPRD sejak tahun 1987-1997. Kemudian terpilih menjadi Gubernur Papua periode 2000-2005. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Jaap Solossa adalah Gubernur pertama Papua pasca reformasi yang mengawali rancang bangun otsus Papua. Langkah besar Jaap Solossa itu setidaknya memberikan kontribusi yang juga besar untuk perubahan di tanah Papua.
Setali tiga uang dengan gerakan Jaap Solossa di atas. Dan berangkat dari kesadaran histrois keterlibatan partai Golkar dan kadernya di Papua awal reformasi. Saya sebagai kader Golkar di Papua Barat juga mengambil sikap politik ketika muncul pro dan kontra terkait kelanjutan dana otsus Papua. Saya dan kawan-kawan di DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat menginisiasi poros mendukung kalanjutan otsus Papua. Saya kemudian didapuk menjadi pimpinannya. Kami melakukan langkah-langkah politik strategis dan konsolidasi ke kementerian lembaga RI. Pemerintah Pusat akhirnya menetapkan kelanjutan otsus Papua dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) no 2 tahun 2021, perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua.
Kelanjutan dana otsus Papua masih sangat diperlukan, mengingat banyak permasalahan di Papua yang belum diselesaikan, terutama aspek kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua.
20 tahun kedepan sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 2 tahun 2001 itu, harus membawa kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Sebagai kader Golkar di Kabupaten Maybrat Papua Barat, kami terus berkomitmen bersama Pemerintah daerah mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Oleh: Ferdinando Solossa, SE
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat dan Kader Golkar
