Menpora: Pemerintah Tak Mau Disanksi FIFA

oleh -4 views
Menpora Zainudin Amali bersama komunitas suporter Indonesia. (foto: bagus humas kemenpora)

KANDIDATNEWS.COM – Menyikapi laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Kanjuruhan, Menpora RI, Zainudin Amali mengatakan, pemerintah akan berhati-hati agar tak disanksi oleh FIFA. Pemerintah akan bekerja sesuai dengan ranahnya.

Hal demikian dikatakannya usai membuka Forum Group Discusion (FGD) yang membahas Perumusan Implementasi UU No.11 tahun 2022 tentang Keolahragaan bertajuk Suporter, Jumat (14/10) petang, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Seperti diberitakan, TGIPF Kanjuruhan telah menyampaikan laporan serta rekomendasi untuk PSSI dari tragedi di Stadion Kanjuruhan. TGIPF memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). Soal rekomendasi ke PSSI, Zainudin, menganggap itu bukan ranah pemerintah.

“Disikapi seperti apa, ya, itu urusan federasi dan nanti, kan, itu juga jadi bahan yang dibicarakan dengan Presiden FIFA sebagai pimpinan federasi internasional. Jadi jelas betul pemerintah tak akan masuk ke yang bukan areanya pemerintah,” sergahnya.

Pasalnya, Indonesia bisa saja disanksi FIFA bila pemerintah mengintervensi PSSI. Zainudin menegaskan tak menginginkan skenario tersebut.

Tapi kalau ada yang tidak masuk dalam wilayah pemerintah, tentu pemerintah harus hati-hati. Saya tidak mau Indonesia di-banned sehingga kita harus hati-hati. Harus juga melakukan langkah-langkah yang proporsional yang tidak terkesan pemerintah [melakukan] intervensi,” sambungnya.

Indonesia pernah mendapatkan sanksi dari FIFA pada 2015 silam. Pada saat itu, PSSI disanksi karena adanya campur tangan pemerintah untuk menuntaskan masalah di federasi.

Akibatnya, Timnas Indonesia tak diizinkan berlaga di turnamen internasional, sementara klub Liga Indonesia dilarang berlaga di kancah Asia.

Dalam kesimpulannya, TGIPF menyatakan bahwa Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif PSSI harus mundur sebagai pertanggung jawaban moral atas jatuhnya korban di tragedi Kanjuruhan.

Selain itu, PSSI diminta untuk segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk merestrukturisasi kepengurusan. Pemerintah juga tidak akan memberikan izin pertandingan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sampai adanya perubahan di tubuh PSSI.

No More Posts Available.

No more pages to load.